Penegakan Hukum di Mamuju: Tantangan dan Solusi
Penegakan hukum di Mamuju merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Berbagai tantangan muncul dalam menjalankan tugas tersebut, mulai dari minimnya sarana dan prasarana, hingga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan hukum.
Menurut Kepala Kepolisian Resort Mamuju, AKP Budi Santoso, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Mamuju adalah minimnya jumlah personel yang dimiliki. “Kami harus bekerja ekstra keras untuk melayani masyarakat Mamuju dengan jumlah personel yang terbatas,” ujarnya.
Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum di Mamuju. Banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang berlaku.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat. Menurut pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Arief Wicaksono, pendekatan yang holistik antara aparat penegak hukum dan masyarakat perlu diterapkan. “Kolaborasi antara pihak kepolisian, jaksa, dan masyarakat sangat penting dalam menegakkan hukum di Mamuju,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Dengan begitu, diharapkan kesadaran masyarakat akan hukum dapat meningkat sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum dapat diminimalisir.
Tak hanya itu, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai juga sangat penting dalam menunjang penegakan hukum di Mamuju. “Dengan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan kinerja aparat penegak hukum dapat optimal,” tambah Prof. Dr. Arief.
Dengan adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum, sosialisasi hukum yang intensif, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan penegakan hukum di Mamuju dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Semua pihak perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan berkeadilan.