Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga tersebut tidak disalahgunakan.

Dalam sebuah wawancara dengan Profesor Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, beliau menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga integritas sebuah lembaga penegak hukum. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dan menilai kinerja dari instansi penegak hukum tersebut. Sedangkan akuntabilitas akan menjaga agar lembaga tersebut bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil,” ujar Profesor Hikmahanto.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan kegiatan dan keputusan yang diambil oleh instansi penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Yenny Wahid, Direktur The Wahid Institute, yang menyatakan bahwa “transparansi adalah kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam lembaga penegak hukum.”

Selain itu, akuntabilitas juga perlu ditingkatkan dengan menguatkan peran lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Polisi. Menurut Komisioner Komisi Kejaksaan, Taufiqurrahman Ruki, “pengawasan eksternal sangat penting untuk menjaga independensi dan integritas dari lembaga penegak hukum. Dengan adanya pengawasan eksternal, diharapkan lembaga penegak hukum dapat lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya.”

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja dari instansi penegak hukum agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.