Evaluasi kebijakan publik adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan negara. Melalui evaluasi kebijakan publik, kita dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seringkali evaluasi kebijakan publik hanya difokuskan pada pengukuran efektivitas, tanpa memperhatikan faktor efisiensi yang juga sangat penting.

Menurut Ahli Administrasi Publik, Dr. Bambang Riyanto, “Pentingnya pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam evaluasi kebijakan publik adalah agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.”

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, efisiensi menunjukkan seberapa baik kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien.

Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Susi Susanti, dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, terungkap bahwa banyak kebijakan publik yang efektif namun tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pengukuran efektivitas, namun juga memperhatikan efisiensi dalam evaluasi kebijakan publik. Dengan cara ini, kebijakan yang dibuat dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Rita Kusumadewi, “Evaluasi kebijakan publik yang baik adalah yang mampu mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut secara menyeluruh, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam evaluasi kebijakan publik adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih pada aspek ini dalam proses evaluasi kebijakan publik.